Anggota MKD DPR RI Zainut Tauhid Sa’adi Foto : Kresno/mr

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tengah merancang Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Polri dan Kejaksaan mengenai wewenang MKD dan lembaga penegak hukum. Guna memperkaya rancangan MoU ini, MKD menyerap aspirasi dari Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, sekaligus mensosialisasikan kode etik tata beracara MKD.

“MKD ingin membangun kesepahaman dengan para penegak hukum dalam rangka untuk menegakkan kode etik di DPR RI. Tugas MKD itu untuk menjaga marwah Anggota DPR RI dan juga lembaga DPR RI itu sendiri. Sehingga MKD perlu ada kerja sama dengan para penegak hukum,” ujar Anggota MKD DPR RI Zainut Tauhid Sa’adi usai pertemuan dengan Kapolda Sultra dan Kajati Sultra, di Kendari, Sultra, baru-baru ini.

Zainut mengatakan, untuk mengimplementasikan MoU tersebut pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi di tingkat Polda dan Kejati se-Indonesia serta ada juga ditingkat Polres. MKD membuka hal ini, karena menurut Zainut jangan sampai ada perilaku anggota dewan yang secara etika dia bisa mengganggu marwah kehormatan.

Adapun batasan-batasannya menurut Zainut MKD hanya fokus kepada pelanggaran etika. Sedangkan untuk pelanggaran lainnya baik itu perdata atau pidana, dalam mekanisme pengambilan keputusan apakah perkara itu diteruskan atau tidak oleh penegak hukum yang lain kami akan memberhentikan sampai ada putusan dari hukum yang inkrah.

“Dari situlah kami menilai apakah keputusan itu ada unsur terkait dengan etika yang dilanggar oleh Anggota Dewan. Jadi setiap ada pelanggaran etika itu belum tentu ada pelanggaran hukumnya, tapi setiap pelanggaran hukum pasti ada pelanggaran etikanya,” ujar Zainut.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, ketika ada unsur tindakan pidana, MKD mempersilahkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses secara hukum. (eno/sf)